Pengelolaan kawasan konservasi harus memenuhi dua kata kunci utama, yaitu efektif dan legal, di mana efektivitas berarti mampu mewujudkan tujuan dan mandat spesifik setiap kawasan yang bersifat unik, sementara legalitas menuntut kesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Kawasan konservasi merupakan tulang punggung perlindungan keanekaragaman hayati sehingga memerlukan perencanaan yang strategis, adaptif, dan kolaboratif agar tidak sekadar menjadi dokumen administratif. Perencanaan berfungsi untuk menetapkan arah dan tujuan pengelolaan, mengidentifikasi serta mengatasi ancaman, mengatur pemintakatan ruang, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun dukungan konservasi, dengan landasan hukum yang jelas mulai dari undang-undang hingga pedoman teknis. Namun, dalam praktiknya, perencanaan kawasan konservasi menghadapi berbagai tantangan, seperti tidak berbasis pada nilai penting kawasan, tujuan yang tidak spesifik dan terukur, lemahnya data ilmiah, ketidaksesuaian pemintakatan dengan kebutuhan pengelolaan, rendahnya partisipasi pemangku kepentingan, keterbatasan pendanaan dan kapasitas teknis, serta ketidakpastian dinamika ekologis. Oleh karena itu, rencana pengelolaan kawasan konservasi perlu diposisikan sebagai dokumen hidup yang berbasis data, partisipatif, adaptif, dan kontekstual agar benar-benar mampu memandu pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.